Arah Politik Luar Negeri RI Lima Tahun ke Depan

Jakarta (ANTARA News) - Perbincangan politik di media massa, khususnya pada setiap menjelang Pemilu kebanyakan berkisar tentang berbagai masalah aktual di dalam negeri, sementara persoalan politik luar negeri relatif jarang dibicarakan, padahal politik luar negeri sama pentingnya dengan kebijakan domestik.

Politik luar negeri adalah komponen dari kebijakan politik nasional yang ditujukan ke luar. Dengan kata lain, politik luar negeri merupakan pencerminan dari kepentingan nasional yang ditujukan ke luar serta merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan nasional.

Mengingat situasi internasional selalu berkembang, politik luar negeri suatu negara kerap mengalami perubahan. Indikator dari perubahan itu di antaranya dalam hal gaya pelaksanaan, dari low profile menjadi high profile atau mungkin sebaliknya; dalam hal titik berat, dari titik berat di bidang politik ke bidang ekonomi atau dari bidang ekonomi ke militer atau mungkin sebaliknya; atau dalam hal arah hubungan, dari yang berorientasi ke salah satu negara adikuasa ke Dunia Ketiga atau sebaliknya.

Bagaimana pun situasi internasional merupakan salah satu faktor yang harus diantisipasi dan diperhitungkan secara matang oleh setiap negara dalam rangka pembuatan kebijakan luar negerinya. Alasannya, karena situasi internasional tidak statis, melainkan selalu berkembang secara dinamis.

Situasi internasional adalah keadaan atau kondisi internasional yang berkembang pada suatu periode tertentu. Salah satu indikator dari situasi internasional yang dinamis itu ialah adanya kerjasama atau terjadinya peningkatan hubungan antara satu negara dengan negara lainnya, baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral, dan baik dengan sesama negara berkembang maupun dengan negara maju di bidang politik, ekonomi atau militer.

Organisasi internasional

Kebijakan umum Pemri pada organisasi-organisasi internasional didasarkan pada Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009, Bab 8 tentang Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional. Melalui penetapan RJPM, Pemerintah berusaha meningkatkan peranan Indonesia dalam hubungan internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia serta mendorong terciptanya tatanan dan kerjasama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional.

Prioritas politik luar negeri Indonesia dalam 5 tahun ke depan dituangkan dalam 3 program utama yaitu program pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia, program peningkatan kerjasama internasional yang bertujuan untuk memanfaatkan secara optimal berbagai potensi positif yang ada pada forum-forum kerjasama internasional dan program penegasan komitmen terhadap perdamaian dunia.

Sesuai dengan Keppres No. 64 tahun 1999, keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional diamanatkan untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran dan kemampuan keuangan negara.

Keanggotaan Indonesia pada OI diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu antara lain

• secara Politik : dapat mendukung proses demokratisasi, memperkokoh persatuan dan kesatuan, mendukung terciptanya kohesi sosial, meningkatkan pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan, mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik, mendorong pernghormatan, perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia;
• secara ekonomi dan keuangan : mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing, meningkatkan kemampuan iptek, meningkatkan kapasitas nasional dalam upaya pencapaian pembangunan nasional, mendorong peningkatan produktivitas nasional, mendatangkan bantuan teknis, grant dan bantuan lain yang tidak mengikat;
• secara Sosial Budaya : menciptakan saling pengertian antar bangsa, meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan, mendorong pelestarian budaya lokal dan nasional, mendorong upaya perlindungan dan hak-hak pekerja migran; menciptakan stabilitas nasional, regional dan internasional;
• segi kemanusiaan : mengembangkan early warning system di wilayah rawan bencana, meningkatkan capacity building di bidang penanganan bencana, membantu proses rekonstruksi dan rehabilitasi daerah bencana; mewujudkan citra positif Indonesia di masyarakat internasional, dan mendorong pelestarian lingkungan hidup dan mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup.

DPR Sahkan RUU Partai Politik

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjadi Undang-Undang dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo, siang ini.

Pengesahan RUU Partai Politik tergolong cepat apabila dibandingkan dengan revisi Undan-Undang Nomor 22 Tahun 2007 mengenai penyelenggara pemilu yang masih mentok hingga saat ini.

Berdasarkan keterangan Ketua Komisi II Chairuman Harahap, RUU Partai Politik mulai dibahas pada pembicaraan tingkat I di Komisi II DPR pada 25 November 2010. Pada rapat kerja Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM 30 November 2010 disepakati 101 Daftar Inventarisasi Masalah.

Komisi II berhasil menyelesaikan seluruh pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) dan menugaskan panitia kerja (Panja) membahas 6 DIM. Proses di Panja juga berlangsung cepat, hanya melalui 4 kali pembahasan pada tangal 1, 2 dan 8 Desember 2010. Pada tanggal 9 dan 10 Desember, draf RUU sudah masuk ke Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi untuk selanjutnya disahkan dalam rapar kerja Komisi II bersama Mendagri dan Menkumham tanggal 13 Desember 2010.

Lebih lanjut, Chairuman menjelaskan, beberapa poin penting dalam undang-undang tersebut antara lain, syarat pendirian partai politik dilakukan paling sedikit 30 orang yang berusia 21 tahun atau sudah menikah dari tiap provinsi. Namun yang didaftarkan sebagai pendiri di notaris paling sedikit 50 orang mewakili seluruh pendiri partai.

"Partai politik harus mempunyai kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75 persen dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi dan paling sedikit 50 persen dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan dan kantor tetap pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum," katanya saat membacakan laporan Komisi II di sidang paripurna DPR di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Kamis (16/12/2010).

Partai politik juga diwajibkan menyampaikan laporan keuangan penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBN dan APBD kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 tahun sekali untuk diaudit paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. "Terhadap sumbangan yang diterima partai politik dari perusahaan dan atau badan swasta disepakati paling banyak senilai Rp7,5 miliar dalam waktu satu tahun," kata Chairuman.

DUBAI 7 Nov. - Datin Seri Rosmah Mansor berjaya mengukir namanya pada Forum Kepimpinan Wanita yang diadakan di sini baru-baru ini, dengan menyampaikan satu ucaptama yang bernas di hadapan 300 wanita berpengaruh dalam pelbagai sektor dari seluruh dunia.

Isteri Perdana Menteri diberi penghormatan sebagai orang pertama untuk berucap pada persidangan yang dihadiri wanita-wanita yang berpengaruh dalam bidang politik, perniagaan dan akademik.

"Marilah kita berganding bahu memperjuangkan kepentingan wanita. Wanita tidak dapat lari daripada saling bergantung dan itulah yang kita perlukan, iaitu agar kita dapat bersatu," katanya pada forum yang berlangsung di Hotel Atlantis di sini.

Rosmah telah berjaya menarik perhatian hadirin terhadap peranan yang harus dimain oleh wanita untuk menghadapi cabaran dalam apa juga bidang yang mereka ceburi.

Lebih penting lagi, beliau menyebut mengenai pengalaman Malaysia dalam menangani isu melibatkan wanita selain menyentuh peranan Wanita Pertama dalam memperjuangkan agenda wanita.

Di Malaysia, katanya, wanita dilantik mengetuai kementerian, bank pusat, suruhanjaya sekuriti, universiti dan bank serta syarikat multinasional.

Menyedari pengaruh Wanita Pertama di seluruh dunia, Rosmah mencadangkan agar diadakan Sidang Kemuncak Wanita Pertama bagi Membentuk Pemimpin Wanita di Malaysia tahun depan.

Dalam senario ketidaktentuan dalam arena politik dan ekonomi antarabangsa pula, beliau berkata: "Kadangkala saya terfikir, bagaimana pula keadaannya jika dunia ini mempunyai lebih ramai wanita sebagai pemimpin."

Timor-Leste : Saatnya PBB Mengambil Langkah Mundur

Jumlah kontingen kepolisian Misi Integrasi PBB (UNMIT) di Timor-Leste sebaiknya dikurangi secara drastis untuk mencerminkan membaiknya kondisi keamanan sejak krisis tahun 2006 dan untuk mendukung stabilitas di masa depan. Sejak tahun 2008, Timor-Leste telah memperlihatkan tekad mereka untuk menangani ancaman internal tanpa bantuan dari misi kepolisian PBB ketiga paling besar di dunia ini. Hal ini dicerminkan dengan kecenderungan kepolisian Timor-Leste melapor ke komandannya sendiri, bukan ke polisi PBB. Sudah bertahun-tahun pemerintah tidak menghiraukan nasihat PBB untuk melakukan reformasi drastis di sektor keamanan atau menindak secara hukum kejahatan yang terjadi. Koalisi pemerintahan yang terpilih tahun 2007 cukup stabil dan kelihatannya mampu mengatasi kelemahannya sendiri. Ancaman nyata terhadap stabilitas negara memang masih ada dan kebanyakan adalah dampak dari kegagalan pemerintah menindak secara hukum mereka yang terlibat kerusuhan tahun 2006. Hal ini paling baik ditangani oleh para pemimpin politik Timor-Leste sendiri daripada mengandalkan kehadiran polisi internasional terus. Pada saat mandat UNMIT diperbarui bulan Februari 2011, PBB perlu menyadari bahwa upaya reformasi sektor keamanannya telah gagal karena pemerintah Timor-Leste tidak tertarik dengan usulan yang diajukan.

Meskipun mereka telah memberi sumbangan penting bagi pemulihan stabilitas paska krisis, polisi PBB tidak pernah dilengkapi kemampuan untuk melakukan tugas mereformasi polisi yang sarat muatan politis. Sudah empat tahun misi berjalan, tapi masih belum ada rencana yang disepakati mengenai bagaimana membantu mereformasi polisi Timor-Leste. Malah pemerintah Timor-Leste melakukan upayanya sendiri dengan kemampuan yang terbatas. Perombakan yang menyeluruh terhadap struktur pangkat yang dilakukan tahun 2010 merupakan sebuah langkah nyata menuju profesionalisasi dan independensi polisi. Pemerintah kurang berminat dengan rekomendasi PBB untuk menghukum polisi yang terlibat kerusuhan 2006 dan telah mengambil alih proses gabungan untuk menjaring mereka yang terlibat yang kemungkinan besar berakhir dengan hasil yang sangat terbatas. Disamping itu, beberapa kasus indisipliner semakin memperkuat citra angkatan kepolisian yang tidak ingin atau tidak mampu menghukum pelanggaran yang dilakukan anggotanya. Namun demikian, proses penyerahan kembali tanggung jawab dari PBB ke polisi Timor-Leste dari distrik ke distrik berjalan dengan lancar, meskipun ada tekanan dari sejumlah orang untuk penyerahan secara penuh hingga Maret 2011.

Rekomendasi-rekomendasi penting mengenai reformasi sektor peradilan dan keamanan yang dibuat oleh lembaga-lembaga internasional setelah krisis secara sistematis telah diacuhkan. Pekerjaan Komisi Penyelidikan Independen PBB (UN Independent Commission of Inquiry) telah tergerogoti karena kasus-kasus paling penting yang mereka usulkan untuk dijadikan penuntutan malah dipetieskan; kemudian kasus-kasus yang lain kalau tidak dihentikan karena kurang bukti, berakhir dengan grasi dari presiden, atau masih dalam proses investigasi yang sudah berlangsung empat tahun ini. Hasilnya adalah keadilan tak tercapai dan hukum menjadi berkarat, sehingga tidak ada yang mencegah orang untuk melakukan kekerasan politik. Ini berbahaya, tapi menambah jumlah polisi internasional takkan menyelesaikan masalah ini.

Mengenai Politik Organisasi

Pengalaman sebagai konsultan manajemen, terutama organization development, memberikan banyak kesempatan kepada saya untuk mengamati politik organisasi (ini terjemahan saya untuk istilah office politics) di berbagai perusahaan / organisasi. Wujud dari politik organisasi ini ada yang terlihat nyata dan diformalkan (above the line) atau yang tidak diakui, tetapi terjadi secara diam-diam (below the line). Berbagai literatur dan riset sudah banyak yang membahas politik organisasi ini. Bahkan kemampuan untuk mengenai politik organisasi adalah salah satu kompetensi generik yang diungkapkan oleh Spencer dan Spencer dalam buku mereka “Competence at Work”.

Spencer dan Spencer menyebut kompetensi ini dengan label organization awareness. Ringkasnya adalah, ini suatu kemampuan untuk mengidentifikasi peta kekuatan di dalam organisasi, siapa yang dominan dalam pembuatan keputusan, serta aspek-aspek yang hidden di dalam organisasi.

Misalnya, dalam menentukan sistem manajemen karir di dalam sebuah organisasi, apakah berbasis kompetensi dan kinerja, berbasis senioritas, serta berbagai pengecualian yang terjadi. Jika pilihannya adalah berbasis kompetensi dan kinerja, maka tentu kabar buruk untuk mereka yang memiliki paradigma karir berbasis senioritas. Jika ini dibakukan dalam sistem perusahaan, maka ini adalah politik organisasi above the line. Tetapi di berbagai perusahaan, sering ditempatkan orang-orang yang masih kerabat pemilik untuk posisi-posisi vital, misalnya keuangan, pembelian, dan sebagainya. Pada kondisi ini, faktor trust lebih penting daripada skills. Ini contoh penerapan yang below the line. Sesuatu yang mungkin tidak diakui, tetapi terjadi di dalam organisasi.

Di dalam organisasi, kita juga mengenal istilah jabatan karir serta jabatan politik. Jabatan karir adalah jabatan yang terbuka untuk semua pihak dan merupakan bagian dari jejang karir profesional. Sedangkan jabatan politik adalah jabatan yang sangat rentan terhadap intervensi pemiliki perusahaan / organisasi. Pada jabatan karir, fit and proper test lebih banyak difokuskan kepada knowledge dan skill.Sedangkan untuk jabatan politik, fokusnya lebih kepada trust dan acceptability.

analisa nya untuk itu kenapa posisi-posisi strategis tertentu, fit and proper test tidak difokuskan kepada knowledge and skill semata, melainkan acceptability dari stakeholders utama, misalnya fit and proper test jabatan direksi BUMN oleh kementrian yang membina BUMN.

Indonesiaa Political Reviw

Indonesian Political Review mengulas peta politik terkini, terutama menjelang Pemilu 2009. Tulisan dalam Indonesian Political Review ini diolah dari data hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Survei ini dilakukan secara reguler oleh LSI, tiap tiga bulan sekali dengan populasi nasional. Survei menyertakan populasi penduduk Indonesia, termasuk Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Papua dan Irian Jaya Barat. Indonesian Political Review edisi ini mengulas peta popularitas dan preferensi pemilih pada partai politik. Partai mana yang untuk sementara memimpin. Pembaca bisa mendapatkan gambaran peta persaingan partai dalam merebut hati pemilih. Indonesian Political Review edisi ini juga membahas penilaian publik atas kinerja pemerintahan dan kinerja lembaga-lembaga negara. Bagaimana publik menilai hasil kerja mereka, sejauh mana publik puas. Riuh rendah perdebatan seputar pembahasan Undang-Undang Politik juga diulas dalam edisi ini. Indonesian Political Review menampilkan beberapa wacana yang muncul pada pembahasan Undang-Undang Pemilu, dan membandingkannya dengan penilaian publik atas materi perdebatan itu. Indonesian Political Review juga mengulas mengenai pro kontra gagasan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) mengenai kemungkinan gubernur dipilih langsung oleh presiden, tidak lewat Pilkada.

Suara PDIP Makin Menguat, Partai Lain Masih Stagnan

Peta terkini popularitas dan preferensi publik pada partai. Untuk sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memimpin, diikuti oleh Partai Golkar di urutan kedua. Tetapi dukungan pemilih pada partai selalu dinamis. Waktu dua tahun hingga 2009, sangat mungkin bisa mengubah komposisi peringkat dukungan pada partai ini.

Popularitas SBY Turun, Mayoritas Masih Belum Puas Dengan Kerja Pemerintah

Hasil survei terbaru mengenai popularitas dan kinerja pemerintahan SBY. Tingkat kepuasan publik sendiri berfluktuasi dari satu waktu ke waktu lain. Ditahun 2005, ketika SBY baru menjadi presiden kepuasan publik masih sangat tinggi. Tetapi lambat laun tingkat kepuasan terhadap kerja SBY ini terus menyusut. Hingga Januari 2008, tingkat kepuasan publik pada kerja SBY menyusut menjadi 40%-an.

analisa nya indonesia political review mengulas peta politik terkini dan ini d olah dari data hasil survei yang dilakukan oleh LSI. survei ini di lakuan secara reguler oleh LSI tiga bulan sekali dengan populasi nasional.